Papua masuk ke dalam zona merah daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah 2018.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 pada 27 Juni 2018 mendatang. Rencananya, 171 daerah yang akan mengikuti hajatan tersebut. Bagaimana persiapannya?
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengalokasikan anggaran untuk Pilkada di 171 wilayah mencapai Rp 15,2 triliun. Dana tersebut akan dibagi masing-masing untuk KPU sebagai penyelenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan TNI-Polri. Mayoritas dana akan dianggarkan untuk KPU sekitar Rp 11,9 triliun, kemudian Rp 2,9 triliun untuk Bawaslu dan Rp 339 miliar untuk TNI-Polri guna menjamin keamanan penyelenggaraan Pilkada.
Pilkada 2018 akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi yang akan menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekitar 151 kabupaten akan mencari Bupati dan Wakil Bupati, serta 39 kota akan memilih Wali Kota sekaligus wakilnya.
Tjahyo menyebut sejumlah hal perlu diantisipasi dalam Pilkada tersebut. Diantaranya, masih adanya pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah Kabupaten/Kota dan pemetaan konflik yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan aparat.
“Budaya siap menang dan kalah perlu dikedepankan,” ujar Tjahyo dalam rapat pelaksaan Pilkada serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/10).