Masih banyak masalah yang dialami buruh migran, seperti diberangkatkan agen ilegal hingga menjadi korban TPPO.
Indonesia masih banyak menyuplai buruh migran ke sejumlah negara di Asia. Ironisnya, banyak di antaranya yang akhirnya terjerat berbagai permasalahan, seperti minimnya kemampuan berbahasa sehingga seringkali menghambat komunikasi.
“Yang paling penting memang dari PMI (pekerja migran Indonesia) itu sendiri. Jangan sampai nekat berangkat sebelum bekal yang cukup dia dapatkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada Kamis (7/10).
Dia mengklaim, pemerintah terus mengupayakan memberi jaminan hak, rasa aman, dan nyaman bagi PMI. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pun disebut bertanggung jawab memastikan tidak ada yang berangkat sebelum memiliki prasyarat agar bisa bertahan hidup.
Indonesia, sambung Muhadjir, masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan terkait permasalahan PMI ini. Dirinya berjanji bakal mempelajari mata rantai dan peta penanganan masalah yang ada.
"Kemenko PMK tidak bisa secara eksplisit menyelesaikan masalah ini, tapi saya akan bicara dengan kementerian terkait. Mudah-mudahan kita bisa terus berupaya keras untuk memperbaiki dan mengatasi ini dengan lebih baik," ucapnya.