Yasonna dan Menardo bahas kerja sama perjanjian hukum.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, bertemu dengan Menteri Kehakiman Filipina, Menardo Guevarra di Manila, Jumat (25/3/). Dalam pertemuan itu, Yasonna menegaskan perlindungan hukum pada warga terdaftar Indonesia dan penguatan kerja hukum Indonesia-Filipina.
Kedua menteri itu menyepakati, Filipina maupun Indonesia memiliki perhatian yang tinggi terhadap warga-warga keturunannya, khususnya di wilayah Sangihe dan Davao.
Tingginya angka kunjungan dan mix marriage di kedua daerah tersebut menjadi prioritas yang mendorong pemenuhan perlindungan hukum. Pemerintah kedua negara juga akan memberikan fasilitas kepastian identitas kewarganegaraan maupun perlindungan hukum atas hak-kewajiban keperdataan internasional, khususnya bagi anak berkewarganegaraan ganda.
“Memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri merupakan bagian dari misi prioritas kami, harapan kami program pendaftaran dan konfirmasi akan terus berlanjut untuk menyelesaikan status dari 2.500 keturunan Indonesia yang belum dapat terdaftar,” kata Yasonna dalam keterangan resminya, Jumat (25/3).
Dalam pertemuan itu, Yasonna menyampaikan terima kasih karena pada 2018, Department of Justice (DOJ) Filipina melalui Department Circular No. 026 Regarding the Guidelines on the Issuance of Special Non-Immigrant Visas Under Section 47 (a)(2) of Commonwealth Act No. 613, as Amended, to Registered Indonesian Nationals (RINs), telah mengatur pemberian izin tinggal special non-immigrant Visa selama lima tahun secara GRATIS untuk RINs yang berasal dari Persons of Indonesian Descent (PIDs). Hingga saat ini, 835 RINs telah mendapatkan endorsement special non-immigrant visa/47 (a) (2) dari DOJ dengan masa berlaku 5 tahun.