Dalam permohonannya, para pemohon menjelaskan ketentuan a quo belum mengakomodasi taksi daring sebagai salah satu penyedia jasa angkutan.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan untuk perkara pengujian Pasal 151 huruf a UU LLAJ mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
"Mahkamah akan memutus pengujian Undang Undang LLAJ pada Kamis (31/5)," ujar juru bicara MK Fajar Laksono seperti dilansir Antara, Kamis (31/5).
Para pemohon adalah Etty Afiati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham, dan Lucky Rachman Fauzi. Para pemohon berprofesi sebagai pengemudi taksi berbasis aplikasi dalam jaringan (taksi online).
Dalam permohonannya, para pemohon menjelaskan ketentuan a quo belum mengakomodasi taksi daring sebagai salah satu penyedia jasa angkutan.
Hal ini dinilai merugikan para pemohon karena dengan tidak dicantumkannya taksi daring dalam ketentuan a quo, sehingga menjadikan keberadaan taksi daring menjadi ilegal, rawan terkena razia, dan terdapat banyak larangan taksi daring di berbagai kota di Indonesia.