Sebagian sistem birokrasi baik di pemerintah daerah dan pusat masih menganut program normalisasi yang pernah diusung oleh Ahok.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki pandangan yang berbeda terkait penyebab banjir di Ibu Kota. Basuki mendorong cara normalisasi, sebaliknya Anies menghendaki langkah naturalisasi sungai.
Terkait hal ini, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Muslim Muin menganggap, salah satu kendala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta ialah tidak adanya sinkronisasi para pihak untuk menjalankan program naturalisasi sungai.
Menurutnya, sebagian sistem birokrasi baik di pemerintah daerah dan pusat masih menganut program normalisasi yang pernah diusung oleh Basuki Purnama Tjahaja atau Ahok, gubernur sebelum Anies.
"Kendalanya (atasi banjir), bikin waduk masalahnya pembebasan lahan. Terus, birokrasinya sendiri kan mewarisi mindset normalisasi. Jadi, masalahnya di birokrasi. Karena kita diwariskan sistem normalisasi," kata Muslim, saat dihubungi Alinea.id, Minggu (5/1).
Pakar hidrodinamika Institut Teknologi Bandung itu menyontohkan sikap kurang tanggap pemerintah pusat dalam merawat sejumlah sungai besar yang ada di Jakarta. Sunga-sungai seperti Ciliwung, Cipinang, dan Pesanggrahan di bawah kewenangan pemerintah pusat.