P2G juga meminta afirmasi pemerintah dalam bentuk meluluskan secara langsung bagi seluruh guru honorer K-2 yang menjadi peserta tes PPPK.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai ada beberapa poin ketidakadilan dan dugaan tidak transparanan dalam seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kali ini. Kepmenpan RB No. 1169 Tahun 2021 ini dinilai tidak mencerminkan afirmasi tambahan, sebagaimana diharapkan guru honorer selama ini dan dijanjikan pemerintah.
P2G konsisten mengusulkan skema afirmasi tambahan berdasarkan lama mengabdi. Jadi, bukan hanya afirmasi usia yang diberlakukan bagi guru 50+. Selain itu, skema penurunan passing grade (ambang batas) semestinya diberlakukan pada Ambang Batas Kategori 1. Saat ini, penurunan Ambang Batas Kategori 2 sebesar 100% untuk Kompetensi Teknis bagi guru usia 50+. Semestinya, afirmasi model ini diberikan bagi guru yang masuk klasifikasi K-2. Sebab, tidak semua guru K-2 berusia di atas 50 tahun, banyak yang di bawah 50 tahun.
Disisi lain, P2G juga meminta afirmasi pemerintah dalam bentuk meluluskan secara langsung bagi seluruh guru honorer K-2 yang menjadi peserta tes PPPK. Sebab, mereka sudah mengabdi minimal 17 tahun, bahkan sampai 25 tahun.
"Jika pemerintah benar-benar berpihak pada guru honorer eks K-2 dan honorer tua, maka penerapan pemberian afirmasi 100% Kompetensi Teknis ini harusnya diletakkan pada Ambang Batas Kategori 1, khusus bagi guru K-2, ini kalau mau lebih adil," ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10).
Sementara itu, Kabid Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengkritik tingginya angka ambang batas bagi guru honorer dalam Kepmenpan RB No. 1127 Tahun 2021. “Tampak jelas Kemenpan RB dan Kemdikbudristek memang ga niat mengafirmasi para guru honorer," ucapnya.