Tidak maksimalnya pengajuan formasi guru akibat pemerintah daerah ragu dalam menanggung anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK.
Usulan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga akhir Mei 2021 tidak mencapai 600.000 formasi. Padahal, Kemendikbudristek, Kemenpan RB, BKN, dan Kemenag menjanjikan kuota 1 juta guru PPPK. Imbasnya, peluang guru honorer semakin kecil.
"Persoalan kemudian yang timbul adalah jumlah formasi Guru P3K yang diusulkan pemda ke BKN dan Kemenpan RB banyak yang tidak sesuai dengan harapan semestinya. Terdapat juga fakta daerah yang formasinya dikurangi oleh BKN dan Kemenpan RB,” ujar Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim dalam keterangan tertulis, Senin (31/5).
Selain itu, banyak daerah belum kunjung mengumumkan formasi guru PPPK. Bahkan Pemerintah Kabupaten Garut yang mengusulkan 8.801 usulan kuota guru PPPK. Namun, ternyata yang disetujui pemerintah pusat hanya 196 guru PPPK.
“Angka tersebut jauh dari kebutuhan atas kekurangan guru ASN di Kabupaten Garut. Padahal, merujuk pernyatan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Kemenkeu, semua gaji dan tunjangan Guru PPPK ditanggung pemerintah pusat. Di sini ada fakta tidak singkronannya informasi ke pemda oleh pusat,” tutur Satriwan.
Merujuk Surat Kemenkeu No. S-46/PK/2021 bertanggal 31 Maret 2021 perihal Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam DAU TA 2021 yang ditujukan untuk gubernur/bupati/wali kota, pada angka 1-4 jelas termaktub, bahwa: "Jumlah formasi PPPK Guru dalam Alokasi Dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar 19,40 triliun." (Angka 3)