Pemerintah sebaiknya segera meninjau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka memerangi polusi udara.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menyatakan, penggunaan batu bara dan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil tidak bisa dijadikan faktor utama polusi udara Jabodetabek. Baginya, pencemaran ini terjadi karena efek program pembangunan oleh pemerintah tak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
"Pemerintah tidak boleh menganggap enteng masalah lingkungan ini karena dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya terkait bagi pelestarian lingkungan, tapi juga menyangkut ke masalah kesehatan masyarakat," ucapnya dalam keterangannya, Rabu (16/8).
"Pemerintah harus melihat semua aspek untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Tidak bisa ujug-ujug menyalahkan keberadaan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) sebagai penyebabnya dan menawarkan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehacle (EV) sebagai solusinya. Ini dangkal sekali," imbuhnya.
Udara di Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir tercemar. Berdasarkan data situs IQAir, kualitas udara Jakarta bahkan terburuk di dunia pada Minggu (13/8) pagi, pukul 06.14 WIB.
Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta tercatat 170 poin atau tidak sehat dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 93,2 mikrogram per meter kubik. Particulate Matter (PM2.5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 µm (mikrometer).