Jan Sopaheluwakan menyebut, saat ini lanskap iptek di Indonesia semakin tidak jelas.
Deputi Bidang Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2006-2011 Jan Sopaheluwakan menyebut, saat ini lanskap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia semakin tidak jelas.
Ironisnya, proyek iptek pasca reformasi diputuskan politisi, bukan masyarakat. Dampaknya, terjadi ketidaksinkronan dalam arah kebijakan iptek. Bahkan ada potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang level kementerian dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang hanyalah sebuah badan.
"Sekarang ada dualisme antara Kemendikbudristek dengan BRIN," ucap Jan Sopaheluwakan dalam Forum Alinea.id bertajuk ‘Dampak Peleburan LPNK IPTEK dan Litbang K/L ke BRIN’, Kamis (19/8).
Menurut dia, telah terjadi pergeseran persepsi tentang iptek, dari menjadi bagian dari kedaulatan dan ketahanan nasional di era kepresidenan Sukarno menjadi hanya sekadar bersifat transaksional (suatu hal yang diperdagangkan) pasca reformasi 1998.
Akibatnya, kata Sopaheluwakan, merusak hubungan antara iptek, ekonomi, dan masyarakat. Menurut Sopaheluwakan, dualisme tersebut berdampak pada proses pengambilan kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi.