Pemerintah sejak masa Orde Baru hingga saat ini lebih mengutamakan pendekatan militeristik dalam membangun Indonesia Timur.
Pakar kebijakan publik yang juga tokoh masyarakat Maluku, Amir Hamzah Marasabesy, mengatakan ketimpangan di Indonesia Timur sudah terjadi sejak lama. Bahkan jauh sebelum Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI.
Menurut Amir, ketimpangan tersebut terjadi karena pemerintah dalam melakukan pembangunan di Indonesia Timur tak pernah melibatkan masyarakat setempat. Ini pun terjadi sejak masa Orde Lama ketika Soekarno menjabat sebagai Presiden RI hingga saat ini.
“Jadi, dari masa Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi pembangunan di Maluku misalnya, itu kerap ditimpa isu miring mengenai disintegrasi yaitu RMS, sehingga pembangunan di Maluku kerap hanya sekedar janji politik saja,” Amir saat ditemui di Jakarta pada Rabu, (6/2).
Karena itu, Amir meminta kepada kedua kubu yang saat ini tengah bersaing dalam Pemilu 2019 untuk melibatkan masyarakat lokal dalam membangun daerahnya sendiri. Dengan demikian, masyarakat setempat bisa turut berkontribusi. Tak hanya menjadi penonton dari pembangunan yang sedang berjalan.
“Saya berharap kepada presiden yang terpilih berikan kewenangan masyarakat lokal untuk mengelola sumber dayanya berdasarkan hak adat yang mereka punya,” ujar Amir.
Hal serupa pun diungkapkan pemerhati masyarakat Papua, Roy R Simbak. Di tempat yang sama, ia mengatakan, masyarakat di daerahnya, Papua, kerap tak dilibatkan dalam pembangunan yeng tengah dikerjakan pemerintah. Sebab, terhadap masyarakat Papua, pemerintah sejak masa Orde Baru lebih mengutamakan pendekatan militeristik, sehingga membuat masyarakat Papua enggan berpartisipasi.