Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui pembangunan di daerah Papua sejauh ini masih mengalami beberapa hambatan. Hal ini disampaikan dalam acara temu interaktif bertajuk "Mendorong Pelembagaan Pembangunan Berkelanjutan di Papua" yang digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN), Selasa (28/2).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, hambatan itu seperti koordinasi antarlembaga yang belum efektif. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
“Untuk proses pembangunan yang kita harapkan ini, ada pembentukan badan khusus di Papua yaitu BP3OKP. Ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden, kita beberapa kali rapat untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan di Papua ini bisa segera terwujud,” katanya dalam pertemuan tersebut, Selasa (28/2).
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu global yang secara konsep sangat dibutuhkan bagi generasi sekarang dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
“Artinya ini berkelanjutan ke generasi yang akan datang, bukan hanya sekadar membangun jalan. Nah saya pikir dengan KEMITRAAN ini bagaimana untuk membangun kolaborasi antarkementerian dan lembaga. Kalau Kemendagri saja tidak bisa,” ujarnya.