Wacana gaji tunggal kali pertama didorong KPK pada 2014.
Pemerintah diminta melakukan kajian mendalam terkait wacana gaji tunggal (single salary) bagi pegawai sipil negara (PSN). Sebab, perubahan tersebut diyakini bakal berdampak signifikan terhadap birokrasi, terutama kinerja para abdi negara.
"Single salary ini harus benar-benar dikaji, dianalisis karena itu akan berdampak pada beban kerja, itu akan berdampak kepada jabatan," kata anggota Komisi II DPR, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra.
"Ada beberapa elemen dari pendapatan PNS itu ada tunjangan lain-lain. Nah, tunjangan ini berdasarkan dari jabatan seseorang dari beban kerja yang dia harus tanggung," imbuhnya, menukil laman DPR.
Wacana gaji tunggal PNS kembali mencuat seiring rencana pemerintah menjadikannya sebagai salah satu agenda prioritas pada 2024. Padahal, gagasan ini kali pertama mencuat pada 2019.
Kala itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan, gaji tunggal PNS dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi demi mencegah korupsi. Apalagi, sempat didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014.