Badan kerja dinilai akan lebih efektif melakukan penanganan pascabencana Sulteng.
Pemerintah Pusat diminta segera merealisasikan pembentukan lembaga ad hoc Badan Kerja Pemulihan Pascabencana Sulawesi Tengah. Keberadaan badan ini diyakini akan dapat memaksimalkan penanganan korban pascabencana.
"Kita berharap Presiden segera membentuk Badan Kerja Pemulihan Sulawesi Tengah pascabencana, mengingat rencana dan anggaran sudah siap digelontorkan," ujar Sekjen Pasigala Centre, Andika, di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (8/2).
Menurutnya, ketiadaan lembaga ini akan menimbulkan persoalan dalam hal koordinasi dan komunikasi. Sebab, lembaga ini akan menjadi penanggung jawab dan implementator program. Lembaga ini pula yang akan menjadi koordinator antarlembaga yang terlibat langsung dalam penanganan pascabencana di lapangan.
Kebutuhan adanya lembaga ad hoc ini juga menjadi penting, karena semua proses penanganan pascabencana dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah. Menurut Andika, hal-hal yang diperlukan dalam penanganan pascabencana di Sulteng, dapat dilakukan oleh lembaga ini sehingga tak perlu bolak-balik ke Jakarta untuk keperluan administrasi.
"Jika ada Badan Kerja di Palu, itu akan jauh lebih menghemat waktu dan anggaran, ketimbang, orang lalu lalang ke Jakarta. Secara ekonomi, itu juga akan sangat membantu Sulteng cepat pulih karena anggaran bisa beredar sepenuhnya di Sulteng," kata dia.