Ia menyebut, KPK didorong untuk menempuh upaya kasasi. Upaya ini disebut dalam kapasitas untuk berkoordinasi.
Pemerintah akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai imbas atas vonis bebas terhadap Hakim Agung non aktif Gazalba Saleh. Ia merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi dengan dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, upaya ini pasti dilakukan mengingat lawan Gazalba adalah negara. Perwakilan negara dalam kasus ini adalah KPK.
“Oleh karena negara (lawannya), sejauh mana ada upaya hukum yang bisa ditempuh, negara akan lakukan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/8).
Ia menyebut, KPK didorong untuk menempuh upaya kasasi. Upaya ini disebut dalam kapasitas untuk berkoordinasi.
"KPK kita koordinasikan untuk kasasi, koordinasi ya bukan mendikte, yang jelas hukum ini harus ditegakkan," ucapnya.