P2G mendorong Kemdikbudristek dan Kemenag memperkuat peran pendidikan Pancasila dan program moderasi beragama.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai Kemendikbud Ristek (Kemendigbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) lalai atau kecolongan dalam mengawasi pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin. Hal ini berkaitan dengan data kepolisian yang menyebutkan ada 30 madrasah, bahkan perguruan tinggi yang beroperasi di bawah naungan kelompok itu.
"Kami sangat menyayangkan begitu lemahnya pengawasan Kemdikbudristek dan Kemenag, seperti kecolongan. Kenapa bisa ada satuan pendidikan yang patut diduga berafiliasi bahkan dinaungi kelompok ekstrem yang sudah belasan tahun?" kata Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G, Feriyansyah dalam keterangannya kepada Alinea.id, Kamis (16/6).
Menurut Feriyansyah, pengawasan Dinas Pendidikan pun mulai dari level kecamatan, kota/kabupaten sampai provinsi tidak berjalan.
"Ini adalah kesalahan kolektif yang fatal, dan patut menjadi koreksi bersama sekaligus instrospeksi pemda termasuk Kemdikbudristek," ucap dia.
P2G mendesak Kemdikbudristek dan Kemenag bersama pemda menyisir kembali satuan pendidikan yang sudah terpapar dan berpotensi terpapar ideologi radikalisme dan anti Pancasila di seluruh wilayah Indonesia. Feriyansah menegaskan, P2G tidak menyarankan sekolah-sekolah atau madrasah di bawah organisasi ekstrem tersebut ditutup, karena akan merugikan dan melanggar hak-hak dasar anak memperoleh pendidikan.