Sejak September 2017 hingga Januari 2018, sekitar 71 warga Asmat meregang nyawa akibat gizi buruk dan campak.
Menteri Koodinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan program penanganan kondisi luar biasa di Kabupaten Asmat Papua sudah berjalan 90%. Penanganan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
"Melalui Inpres ini akan ada integrasi semua lembaga dan intervensi di Papua dan Papua Barat, namun sekarang di Asmat terlebih dahulu. Hampir 90% sudah masuk di Asmat dan wilayah indikasi gizi buruk serta masalah kesehatan di Papua dan Papua Barat," ujar Puan usai melalukan rapat koordinasi bersama Mensos, Menkes, Menteri PPA, Polri dan TNI terkait penanganan KLB Asmat di Jakarta, Rabu (31/1).
Saat ini, ada empat progam yang harus dikedepankan guna menangani persoalan di Asmat. Puan merinci, diantaranya adalah fokus pada kesejahteraan sosial, budaya, infrasturktur, dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, masing-masing kementerian juga telah merancang matrix pembiayaan untuk menangani KLB di Asmat. Sedangkan satuan tugas terpadu dari TNI dan Polri juga sudah berada di Asmat dengan membawa bantuan langsung. Meski demikian, cucu proklamator itu menyebut sejumlah wilayah yang tidak bisa terakses dengan baik.
"Tidak bisa masuk semua, karena itu koordinasi dan sinergi pemerintah daerah harus terlibat. Akan ada pendampingan untuk membawa sumber daya manusia dari masyarakat Papua," sambungnya.