"Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Basuki.
Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini, bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (30/07).
Pada 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp6,19 triliun, dengan rincian untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp4,49 triliun, permukiman Rp683,03 miliar, dan perumahan Rp288,35 miliar. Hingga saat ini, progres fisik pembangunan infrastruktur tersebut mencapai 37,95 persen.
Sementara di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp3,75 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp543,27 miliar, jalan dan jembatan Rp2,66 triliun, permukiman Rp312,23 miliar, dan perumahan Rp228,83 miliar. Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur tersebut mencapai 44,09 persen.