Tetapi pemerintah bakal menyatakan dan mengakui, bahwa peristiwa itu benar terjadi dan pemerintah menyesali terjadinya peristiwa itu.
Presiden telah mengeluarkan Inpres No.2 Tahun 2023 kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri, untuk mengambil langkah-langkah secara terorganisasi dan terintegrasi, guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Ditekankan bahwa rekomendasi ini adalah menitikberatkan perhatiannya kepada korban. Bukan kepada pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu," kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam keterangannya yang dipantau online dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/5).
Mahfud MD beralasan, kalau menitikberatkan kepada pelaku, itu menyangkut penyelesaian yudisial yang nanti harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. Sehingga pemerintah tidak akan mencari pelaku pada penyelesaian nonyudisial
Kedua, dalam rekemonedasi penyelesaian nonyudisial ini, tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu. Tetapi pemerintah bakal menyatakan dan mengakui, bahwa peristiwa itu benar terjadi dan pemerintah menyesali terjadinya peristiwa itu
"Jadi tidak ada permintaan maaf dan tidak ada perubahan status hukum dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Misalnya Tap MPRS No XXV Tahun 1966 tentang Larangan PKI itu tetap berlaku sebagai ketetapan yang tidak berubah. Selain itu,mengenai peristiawa yang sudah diputuskan oleh pengadilan juga tetap berlaku," papar dia.