Jokowi juga mengirimkan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk berkantor di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut penambahan pasukan TNI dan Polri ke Papua merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, pasukan tambahan ditugaskan untuk menjaga agar rakyat Papua tidak turut menjadi korban kerusuhan.
"Bahwa TNI dan polisi dikirim ke sana sebagai tambahan kekuatan untuk melindungi masyarakat untuk tidak menjadi korban dan juga untuk melindungi objek-objek vital, instansi pemerintah, dan fasilitas umum (agar) jangan sampai dibakar (dan) dirusak," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9).
Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar aparat keamanan mengedepankan cara-cara persuasif dalam menangani rangkaian aksi unjuk rasa disertai kerusuhan yang melanda berbagai wilayah di Papua. "Dari awal bahkan tidak diminta, Presiden (Jokowi) memerintahkan (menggunakan cara) persuasif, edukasi, kompromis," kata dia.
Ratusan personel tambahan dikirimkan ke Papua guna menjaga stabilitas keamanan di Papua. Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga direncanakan untuk berkantor di Papua dalam 10 hari ke depan.
Selain menerjukan pasukan guna mengamankan Papua, Wiranto mengatakan, pemerintah juga tidak akan mengabaikan kasus-kasus rasialis yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Bandung, dan sejumlah kota di Jawa.
"Misalnya saja di Malang dan Surabaya. Telah dilakukan proses hukum. Lima orang anggota TNI dari Kodam 5 Brawijaya, termasuk Danramil Tambaksari telah diskorsing untuk memudahkan proses penyelidikan. Jadi akan ada penyidikan lanjutan. Proses hukum jalan," ujar Wiranto.