Pemerintah harus mencari solusi dalam mengupayakan agar sekitar 250.000 orang anak penduduk usia sekolah bersekolah.
Persoalaan problematika masyarakat lokal di Papua begitu kompleks dalam menghadapi segala bentuk ancaman, sering kali sosial budaya masyarakat Papua dilihat sebagai suatu perangkat nilai dan kebiasaan yang berbeda dengan budaya pada umumnya, diposisikan sebagai suatu beban bukan modal.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Paulus Waterpauw menjelaskan, ketahanan nasional adalah faktor kunci dalam eksistensi perkembangan suatu bangsa termasuk Indonesia, termasuk pula di tanah Papua, tanpa memiliki ketahanan nasional yang tangguh, maka akan sangat sulit bagi Indonesia memenuhi cita-cita negaranya. Itulah sebabnya, Indonesia mengahadapi risiko ancaman global tidak hanya yang datang dari luar tetapi juga ancaman dari dalam negeri.
Bagi Komjen Paulus Warterpauw pemerintah, harus melibatkatkan lembaga nasional serta lembaga-lembaga kemasyarakat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Program pengembangan pendidikan masyarakat Papua juga menjadi perhatian khusus yang diberikan oleh Komjen Paulus Waterpauw.
"Tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan nasional di Provinsi Papua, kondisi pendidikan penduduk asli Papua masih jauh tertingal dibanding penduduk asal luar daerah Papua. Terbatasnya lembaga-lembaga pendidikan di tanah Papua dan kurangnya tenaga pengajar di Papua menjadi permasalahan tersendiri, hal ini diperparah apabila ikut diperhitungkan angka kemangkiran guru," kata dia dalam keterangan tertulisnya pada FDG ke-38 SKSG UI, Jumat (9/10). .
Hal itu diperkuat berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNICEF pada 2021 di Papua dan Papua Barat. Di mana tingkat kemangkiran guru dan frekuensi kedatangan pengawas ke sekolah, tingkat kemangkiran guru di sekolah-sekolah yang tidak pernah didatangi oleh pengawas mencapai 52%, sedangkan sekolah yang didatangi pegawas bedasarkan survei kemangkiran guru hanya mencapai 18%.