Anies Baswedan diprotes oleh Front Pembela Islam (FPI) saat memberikan izin Djakarta Warehouse Project (DWP) dan penghargaan untuk Colosseum
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diprotes oleh Front Pembela Islam (FPI) saat memberikan izin Djakarta Warehouse Project (DWP) dan penghargaan bagi diskotek Colosseum.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai polemik pemberian izin acara musik DWP dan penghargaan bagi diskotek Colosseum ini menjadi pelajaran publik dalam memilih pemimpin. Tujuannya tak lain agar tak terpengaruh dengan isu agama, tetapi memilih berdasarkan kontrak politik.
Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian diprotes oleh kelompok organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti Persaudaraan Alumni 212 dan FPI yang mendukung Anies Baswedan pada Pilkada 2017.
"Supaya publik disadarkan agar ke depannya memilih siapa pun di level manapun, entah itu di bupati, wali kota, gubernur dan presiden, pilihlah berdasarkan kontrak politik bukan berdasarkan isu-isu parsial, agama, dan sebagainya," kata Ray di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Ray mengatakan, jika memilih berdasarkan isu agama maka kemungkinan besar akan melahirkan kekecewaan. Itu terjadi jika pemimpin yang dipilih membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, hal itulah yang dialami pendukung Anies saat ini.