UU ini merevisi 77 undang-undang dan mencabut dua undang-undang dan sekarang sedang dipersoalkan oleh banyak pihak.
Sekertaris Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Wahyu Yun Santosa menyatakan konsep paling dasar Undang-Undang Cipta Kerja adalah meningkatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam investasi dan kegiatan transaksi.
“Secara umum bagus, karena ini memang bisa mendorong investasi. Namun kenapa perlu kita kritisi? Karena sangat terburu-buru dan kurang transparan,” jelas Wahyu dalam diskusi webinar, Sabtu (10/10).
Selain itu, cakupan undang-undang ini dinilai terlalu luas. Bahkan draf paripurna yang selama ini dijadikan rujukan ternyata dikatakan tidak benar atau hoaks, dan itu dinilai merupakan sebuah permasalahan. Padahal UU ini merevisi 77 undang-undang dan mencabut dua undang-undang dan sekarang sedang dipersoalkan oleh banyak pihak.
Wahyu menegaskan, pada UU ini ada 11 klaster pembahasan dan pemerintah mencoba menyamakan keragaman tema pada 11 klaster itu.
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum UGM Maria SW Sumarjono, menambahkan, undang-undang ini dibuat dengan menabrak konsitusi, menabrak filosofi, dan dasar-dasar dari undang-undang yang telah ada.