Menurut Rocky, saat ini generasi milenial mempertanyakan kekonyolan situasi politik di Indonesia.
Pengamat Politik Rocky Gerung menganggap, Pilpres 2024 sebagai kandang oligarki beternak politisi. Oligarki mencari forum formal untuk beternak politisi, kemudian menguncinya melalui ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Di sisi lain, kandang oligarki beternak politisi juga dipagar dengan Covid-19 dan mendapatkan back up Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Itu Covid-19 akan dicarikan alasan untuk diperpanjang terus, mahasiswa tidak boleh demo, LSM tidak boleh kritik-kritik pemerintah,” ucapnya dalam diskusi virtual, Jumat (15/10).
Bahkan, kata dia, DPR ibaratnya sudah menjadi cap stempel bagi berbagai kebijakan pemerintah. Maka, memungkinkan Pilpres 2024 menjadi ruang tertutup black market (pasar gelap) oligarki beroperasi.
“Di situ akan beroperasi OTT, operasi tukar tambah. Jadi, dari posisi, saya tahu bahwa tidak akan ada yang berubah (presidential threshold). Jadi, kita upayakan supaya itu dibatalkan (digugat ke Mahkamah Konstitusi), Omnibus Law itu dilenyapkan, dan supaya Covid-19 itu tidak dipolitisi,” tutur Rocky.