Bamsoet menyampaikan, perubahan dalam dinamika geopolitik ini juga disertai dengan lompatan teknologi yang signifikan.
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk menata kembali kerangka kerja pertahanan. Lantaran, perkembangan teknologi menjadi salah satu pemicunya.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, penataan ulang bisa dilakukan dalam ranah konstitusi dengan mengatur kembali haluan negara. Agar, memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman.
“Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita dengan menata kembali haluan negara,” kata Bambang Soesatyo katanya di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Bamsoet menyebutkan, perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar negara. Baik dalam arena politik, ekonomi, maupun sosial.
“Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan,” ujarnya.