Pemerintah pusat semestinya mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam menangani kasus Covid-19.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengaku keberatan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lepas tangan dalam pemberian bantuan sosial (bansos) tahap dua di Jakarta.
Taufik justru mempertanyakan alasan Sri Mulyani mengungkapkan tuduhan yang tidak mendasar itu. Kata dia, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan sangat politis.
"Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?" kata Taufik di Jakarta, Jumat (8/5).
Taufik menilai pernyataan Menkeu Sri Mulyani sudah politis. Terlihat dari beberapa pejabat pusat yang juga mengkritik Gubernur Anies.
"Saya yakin publik tahu arah dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani dan juga pejabat pemerintah pusat lainnya. Kelihatan sekali perseteruan politiknya. Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi Politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan. Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat. Itu yang saya harapkan," papar dia.