Pemprov DKI perlu tentukan skala prioritas dari kegiatan empat BUMD yang diberikan PMD.
Suntikan dana segar dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) DKI sebesar Rp7,2 triliun dinilai terlalu besar. Anggaran tersebut masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD tahun anggaran 2021.
Empat BUMD DKI yang diproyeksikan dapat PMD pada 2021, yakni PT MRT Jakarta Rp2,8 triliun, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Rp3,9 triliun, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp285 miliar, dan PDAM Jaya Rp75 miliar
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Gembong Warsono mengaku, dewan di Kebon Sirih akan mendalami seluruh rencana kegiatan anggaran yang akan dilaksanakan oleh empat BUMD tersebut. "PMD ini harus untuk kepentingan warga Jakarta," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta, Senin (16/11).
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI itu meminta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI perlu menentukan skala prioritas dari kegiatan anggaran yang akan dilaksanakan empat BUMD tersebut.
Selain dalam fase pandemi Covid-19, masih banyak yang perlu diprioritaskan untuk menuntaskan masalah yang dialami warga Jakarta. Seperti krisis air bersih.