Pemberian tunjangan secara penuh terhadap TGUPP dinilai sangat keliru.
Politikus dari Fraksi Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan melakukan evaluasi pemberian tunjangan penuh terhadap anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Pemberian tunjangan secara penuh terhadap TGUPP dinilai sangat keliru. Pasalnya, mereka bukan merupakan petugas lapangan yang secara langsung terlibat dalam penanganan Covid-19.
"Lalu saya mendengar kabar THR TGUPP sebesar 100%. Jelas ini mengkhawatirkan karena TGUPP bukan petugas lapangan," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Willian Aditya, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (29/5).
William menyebut, masih banyak petugas lapangan yang sebenarnya lebih berhak mendapatkan tunjangan secara penuh dibanding TGUPP.
"Di sisi lain petugas lapangan seperti lurah, Satpol PP, dan pekerja lain yang justru terancam dipotong TKD nya hingga 50%," ujarnya.