Polri dan TNI berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang dilakukan bisa tepat sasaran.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah berkomunikasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membahas isu pelanggaran HAM yang kerap dianggap berat di Papua. Agar, dapat memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional di bumi cendrawasih.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, setiap tindakan yang diambil pihaknya di Papua, merupakan bagian dari sikap pengawalan terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua.
"Tentunya kami berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang dilakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1).
Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan menjadi masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depannya.
Dengan begitu, Yudo menyampaikan, akan mengiambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua.