Belanja alutsista akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan, khususnya kapal perang Angkatan Laut dan pesawat tempur.
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memperingatkan kepada semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan. Demikian imbauan Ketua Umum Partai Gerindra itu yang disampaikan juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," kata Dahnil Anzar Simanjuntak yang juga staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga di Jakarta, Senin (25/11).
Menurut dia, belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, perlu meminimalisasi kebocoran anggaran di sektor pertahanan.
"Sejak awal duduk sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sudah memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, jangan main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara. (Peringatan) itu melanjutkan perintah Presiden Joko Widodo," kata Dahnil.
Menurut Dahnil, belanja alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan, khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, pesawat tempur Angkatan Udara dan kendaraan tempur Angkatan Darat. "Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat," ujar Dahnil.