Liberalisme dinilai telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan berbangsa.
Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) Dominggus Oktavianus menyebut pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut Domingus, Pancasila masih kerap dikesampingkan dalam perumusan kebijakan negara terkait perekonomian.
Dominggus mengatakan, sejak era Reformasi, kebijakan-kebijakan dan gagasan pembangunan yang diimplementasikan pemerintah kerap kontradiktif dengan substansi Pancasila dan UUD 1945.
"Persoalan yang paling fundamental atau mendasar itu ialah persoalan liberalisasi ekonomi yang sangat besar dilakukan negara saat ini. Hal itu tidak sesuai dengan esensi Pancasila," ujar Dominggus dalam diskusi di Kantor PRD, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/7).
Menurut Dominggus, Indonesia kerap terombang-ambing dalam permainan ekonomi global. Padahal, seharusnya punya cara sendiri memajukan perekonomian rakyat dengan mengedepankan semangat gotong royong dalam Pancasila.
Karena itu, lanjut Dominggus, PRD mendorong agar pemerintah ke depan mewaspadai ancaman liberalisme ekonomi dengan cara mengkonsolidasikan kekuatan nasional. Pemerintah diharpakan mampu membangun satu model ekonomi alternatif yang dapat menjawab tantangan ekonomi di masa depan.