Menurut Jokowi, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam menyelesaikan persoalan karhutla.
Presiden Joko Widodo menegur perangkat daerah yang dinilai tak serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah daerah dinilai tidak melakukan upaya pencegahan dengan baik, meskipun memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk itu.
“Pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam menyelesaikan persoalan karhutla dan kabut asap yang menjadi dampaknya. Hanya saja, perangkat daerah yang ada dinilai tidak menjalankan perannya secara optimal.
Presiden menyebut sejumlah perangkat yang seharusnya aktif mencegah kebakaran hutan yakni Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kades, hingga aparat keamanan seperti Pangdam, Dandim, Koramil, Babinsa, serta Polda, Polres, Polsek, petugas BNPB hingga Dinas Kehutanan.
Jokowi mengatakan, jika para perangkat daerah bekerja secara optimal, pencegahan dapat dilakukan sehingga karhutla tak meluas seperti saat ini.