Menteri Bahlil disebut mengobral izin pertambangan bagi organisasi masyarakat, keagamaan, dan pensiunan tentara.
Pemerintah diminta menyetop obral izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas), organisasi keagamaan, dan pensiunan tentara. Tak punya kapasitas dan pengalaman dalam mengelola tambang, pemberian konsensi terhadap organisasi-organisasi tersebut potensial merusak tata kelola pertambangan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar memandang pemberian konsensi kepada ormas dan organisasi pensiunan tentara melanggar isi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pada Pasal 38 UU itu disebutkan bahwa IUP hanya diberikan kepada badan usaha, koperasi, perusahaan, dan perseorangan.
"Dijelaskan bahwa yang dimaksud badan usaha adalah badan usaha yang khusus bergerak di bidang pertambangan. Dalam praktiknya, Kementerian ESDM mensyaratkan bahwa akta badan usaha tersebut hanya bergerak di bidang pertambangan, tidak boleh ada kegiatan usaha lain," kata Bisman kepada Alinea.id, Selasa (5/2).
Dalam laporannya, Majalah Tempo mengungkap dugaan pemberian konsensi pertambangan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kepada sejumlah ormas dan organisasi pensiunan tentara. Izin mengelola tambang bermasalah diberikan jelang pencoblosan Pemilu 2024. Nahdaltul Ulama (NU) jadi salah satu penerima "hadiah" itu.
IUP yang diobral merupakan izin-izin mati yang tak diurus para pemiliknya. Bahlil menggunakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi untuk mencabut izin tambang yang tidak produktif selama periode 2021-2023. Hingga kini, sudah lebih dari 2.000 izin tambang dan mineral yang dicabut Bahlil.