Perda Pesantren menjadi sangat penting bagi masyarakat, dan pengesahannya akan menjadi kewajiban yang harus segera diselesaikan.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengumumkan bahwa proses pengesahan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pesantren telah mencapai tahap akhir. Proses legislasi tersebut telah melalui serangkaian tahapan yang melibatkan pansus dan komisi terkait, namun masih menunggu petunjuk dan revisi dari Gubernur Jawa Tengah sebelum akhirnya ditetapkan menjadi perda.
Muslihan menjelaskan bahwa Perda Pesantren telah dibahas secara cermat dan seksama dalam tahap demi tahap. Pansus bersama OPD terkait dan komisi pemrakarsa telah melakukan evaluasi serta pembenahan pasal demi pasal, mengacu pada peraturan di atasnya untuk memastikan kesesuaian dan ketidakbertentanganannya.
”Kami telah menyelesaikan pembahasan Perda Pesantren dengan memperhatikan harapan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan pesantren. Semua proses telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Muslihan.
Perda Pesantren menjadi sangat penting bagi masyarakat, dan pengesahannya akan menjadi kewajiban yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, DPRD akan terus mengawal proses ini, terutama ketika dana hibah telah tersedia.
”DPRD berfungsi tidak hanya dalam aspek legislasi, tetapi juga pengawasan. Kami akan memastikan bahwa dana hibah segera dialokasikan dengan benar dan tepat waktu,” tambah Muslihan.