Sejumlah ASN di DKI mengungkapkan Balai Kota tidak lagi nyaman sebagai tempat bekerja lantaran dominasi TGUPP.
Suara Gembong Warsono terdengar gusar. Ketua fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI itu mengaku kian geram terhadap Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dari informasi yang ia dapatkan, menurut Gembong, tim bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu mengganggu kinerja birokrasi di Pemprov DKI.
“Ya, bisik-bisiknya peran TGUPP terlalu sentral sehingga dia (aparatur sipil negara/ASN) tidak mau ikut (lelang jabatan). Toh, belum tentu juga (Kepala SKPD) akan terakomodir (kinerjanya). Lah, ngapain (ASN daftar lelang jabatan eselon II),” ujar Gembong, saat dihubungi Alinea.id melalui sambungan telepon, Selasa (25/5).
Pekan lalu, Anies mengumpulkan sebanyak 239 ASN di Balai Kota. Anies disebut-sebut ngambek lantaran para bawahannya itu tidak mau ikut lelang jabatan untuk 17 jabatan pratama tinggi (JPT) atau setara eselon II yang digelar Pemprov DKI Jakarta.
Padahal, jabatan-jabatan kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) itu sudah cukup lama kosong dan dipegang oleh pelaksana tugas (plt), semisal Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Lantaran peminatnya hanya dua ASN, lelang jabatan untuk posisi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah bahkan terpaksa ditunda. Sesuai aturan, lelang jabatan untuk posisi eselon II minimal harus diikuti tiga calon.