“Pertamina punya rakyat Indonesia, bukan punya Menteri,” ujar para peserta aksi di depan Kementerian BUMN.
Ribuan massa dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan aksi demonstrasi di depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam orasinya, FSPPB menyampaikan penolakan terhadap surat persetujuan prinsip aksi korporasi, untuk mempertahankan kondisi keuangan PT Pertamina Persero yang sudah ditandatangani Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Peserta aksi juga terus meneriakkan penolakan akuisisi Pertamina Gas (Pertagas) oleh pihak asing. Menurut mereka, keputusan Rini untuk menandatangani surat tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan besar saja.
“Hari ini kondisi kita gawat. Ibu menteri secara sengaja mulai memecah kita semua. Akan dipisah, Pertagas adalah pertaruhan,” ujar Indra, salah satu orator di depan massa, Jumat (20/7).
Setelah menyampaikan aspirasinya di luar gedung, sepuluh orang perwakilan FSPPB memasuki Kementerian BUMN untuk menyampaikan tuntutannya langsung kepada Rini Soemarno. Sementara peserta aksi lainnya terus meneriakkan tuntutan di depan gedung.
Para peserta aksi merasa Rini bukanlah orang yang membesarkan Pertamina, sehingga hanya mengikuti kehendak penguasa agar Pertamina melakukan penjualan aset. Namun hal itu segera dibantah Rini setelah menemui perwakilan para peserta aksi dan naik ke mobil komando aksi.