Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pidana suap megaproyek Meikarta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pidana suap megaproyek Meikarta.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku akan mengkaji terlebih dahulu segala hal terkait dugaan korupsi perizinan dalam proyek pembangunan kawasan terpadu, Meikarta, Kabupaten Bekasi.
"Per hari saya datanya belum lengkap, maka yang akan saya lakukan adalah meminta staf-staf yang dulu terlibat dalam proses rekomendasi untuk melakukan proses pemberian informasi, kajian, review. Setelah itu didapat baru lah secara resmi kita akan memberikan pandangan terhadap Meikarta," kata Gubernur Emil di Kota Bandung, Senin (22/10).
Sebagai gubernur baru, kata Emil, dirinya belum memiliki pengetahuan secara mendalam terkait proyek pembangunan Meikarta tersebut. Memang, diakuinya selama pelaksanaan Pilgub Jabar 2018, isu proyek pembangunan kawasan terpadu milik konglomerat James Riady dari Grup Lippo ini sudah melebar ke mana-mana.
"Dalam mengambil keputusan tentu harus dengan kelengkapan data. Tapi yang pasti isu Meikarta ini domainnya adalah domain pidana suap menyuap. Maka ini domainnya kewenangan KPK," kata dia.