Demokrasi dijalankan dengan kebebasan untuk menjamin aspirasi. Tapi, merusak fasilitas umum dan fasilitas negara harus ditindak tegas.
Dinamika politik dalam iklim demokrasi meniscayakan gejolak aspirasi dan akomodasi. Karena itu, jika ada perbedaan pendapat dan pandangan seharusnya dicarikan titik temu solusinya, bukan bertindak anarkis.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo meminta masyarakat juga harus selektif dan cerdas dalam memilah informasi agar tidak terpancing provokasi apalagi sampai berbuat anarkis.
"Demokrasi dijalankan dengan kebebasan untuk menjamin aspirasi. Tapi, merusak fasilitas umum, menghancurkan fasilitas negara itu tidak bisa ditolerir, harus ditindak tegas. Sebab, ini bisa merusak keadaban kehidupan berbangsa dan bernegara kita," kata Romo Benny, panggilan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10).
Romo Benny menerangkan, sebetulnya tindakan anarkistis ini adalah pelanggaran terhadap hak publik dan juga pelanggaran terhadap orang untuk mendapatkan rasa aman, tenteram, dan damai.
Padahal, menurut dia, setiap ada pelanggaran konstitusi seharusnya masuk dalam uji materi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).