"Salah alamat kalau sampai anggota PSI kemudian dilaporkan melanggar kode etik, justru harus diapresiasi."
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, turut menanggapi sikap Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta yang akan memanggil anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana, karena mengunggah anggaran janggal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di media sosial. Menurutnya, hal tersebut salah alamat.
"Ini salah alamat kalau sampai anggota PSI kemudian dilaporkan melanggar kode etik, justru harus diapresiasi. Bahkan, yang harus dipermasalahkan adalah anggota dewan lain yang diam ketika ada kejanggalan-kejanggalan terkait dengan rancangan APBD DKI," kata Misbah di Kantor Populi Center, Jakarta, Rabu (6/11).
Menurutnya, jika menggunakan prinsip tata kelola perencanaan penganggaran yang baik, itu ada prinsip transparansi dan prinsip partisipasi. Prinsip transparansi yakni masyarakat berhak tahu proses penyusunan, pelaksanaan bahkan sampai evaluasi anggaran.
“Kami juga melihat yang dilakukan oleh PSI sangat positif karena masyarakat bisa ngeh dan tahu, ternyata ada persoalan di proses dan substansi anggaran yang ada di DKI," kata Misbah.
Selain itu, kata dia, memang fungsinya dewan itu untuk legislasi, budgeting, dan monitoring atau controlling. "Nah itukan yang dilakukan PSI, itu peran-peran yang sudah dilakukan harusnya mendapat apresiasi," kata dia.