Beberapa pihak khawatir seleksi calon anggota BPK ada "transaksi gelap" dan "main mata".
Komisi XI DPR sudah menyelesaikan proses seleksi awal calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024. Dari 64 calon yang mendaftarkan diri, kini tinggal 32 nama yang dinyatakan lolos proses seleksi tahap awal.
Dua nama calon mengundurkan diri dari proses seleksi, yakni Ferry Joko Julianto dan Rusdi Kirana. Dari 32 calon yang lolos seleksi, delapan di antaranya adalah politikus yang gagal dalam pemilihan calon anggota legislatif (caleg) lalu.
Mereka adalah Daniel Lumban Tobing (PDI-P), Pius Lustrilanang (Gerindra), Ahmadi Noor Supit (Golkar), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ruslan Abdul Gani (Golkar), Wilgo Zainar (Gerindra), dan Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat). Politisi lainnya, yaitu Suharmanta (anggota DPRD Kabupaten Kulonprago dari PKS) dan Sahala Benny Pasaribu (calon wakil gubernur Sumatera Utara dari PDI-P).
Ada pula nama-nama dari institusi pemerintah, seperti Muhammad Syarkawi Rauf (mantan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), Dadang Suwarna (mantan Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu), Muhammad Yusuf Ateh (Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB), Indra Utama (auditor Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kemenkeu), dan Riza Suarga (Ketua Dewan Pusat Nasional Asosiasi Indonesia untuk Reklamasi Mineral dan Energi).
Ada pula nama calon dari unsur swasta, profesional, dan akademisi, seperti Tito Sulistio (mantan Dirut PT Bursa Efek Indonesia), Raja Sirait (Managing Partner Kantor Hukum Raja Sirait & Partners), Heru Muara Sidik (auditor internal PT Telkomsel), Frontian Munzil (dosen di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemristek Dikti), Eddy Suratman (Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak), Chandra Wijaya (Guru Besar FISIP Universitas Indonesia), Gunawan Adji (mantan Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya), Izhari Mawardi (Manajer Senior Erns and Young Indonesia), Jimmy M Rifai Gani (mantan Dirut PT Sarinah), dan Fontian Munzil (hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Barat).