Menteri BUMN, Erick Thohir, menduga penyimpangan dana pensiun 4 BUMN itu serupa kasus ASABRI dan Jiwasraya.
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma, mendukung langkah Menteri BUMN, Erick Thohir, melaporkan dugaan penyimpangan dana pensiun 4 perusahaan negara kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Langkah yang dilakukan Menteri BUMN ini merupakan langkah yang bagi kita bahwa ini contoh dan teladan dalam hal partisipasi mendukung penberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya saat dihubungi Alinea.id, Rabu (4/10) malam.
Selain membongkar kasus korupsi di tubuh BUMN, ia juga mendorong Erick Thohir membongkar penggunaan dana cost recovery oleh BUMN, utamanya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, lantaran memakai anggaran negara demi kepentingan bisnis. "Untuk kepentingan perusahaan, tetapi mengorbankan kepentingan rakyat."
Di sisi lain, Filep berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana pensiun Perum Perhutani, PT Rajawali Nusantara Indonesia (IDFood), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan PT Angkasa Pura I (Persero).
"Ini perlu diusut sehingga ke depan, BUMN hadir sebagai lokomatif dan juga membangkitkan perekonomian dan juga sebagai wadah untuk mewujudkan tujuan bernegara," tuturnya.