Antara pemerintah pusat dan pemda belum terjadi keselarasan sistem dalam memasukkan data Covid-19.
Data penyebaran coronavirus baru (Covid-19) di Indonesia belum terintegrasi dengan baik. Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, integrasi data merupakan kendala utama sejak wabah ini melanda Tanah Air.
Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum terjadi keselarasan sistem dalam memasukkan data Covid-19. Imbasnya, kata Wiku, penyebaran Covid-19 tidak bisa dipublikasikan secara real time.
Keterlambatan dalam ketersediaan data turut menghambat penanganan Covid-19. "Sebenarnya 70% kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia itu berada di Jawa. Jadi, penanganan di area padat penduduk itu harus dilakukan dengan baik agar pengendaliannya lebih efektif," kata Wiku dalam diskusi virtual, Minggu (20/9).
Disisi lain, masing-masing pemda menerapkan metode pengumpulan data Covid-19 yang berbeda-beda. Sehingga, menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalami kesulitan dalam proses verifikasi data terkait laboratorium, testing, hingga tracing.
"Beberapa daerah terutama Semarang, Jawa Tengan (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim), masih saja ada data yang tidak sinkron antara data di daerah dan pusat karena sistem pengumpulan datanya sendiri juga berbeda," ucapnya.