Pemprov DKI hanya mengecualikan angkutan pelat kuning dari kebijakan ganjil genap.
Ratusan pengemudi taksi online melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka memprotes rencana perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor di sejumlah ruas di ibu kota. Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengecualikan taksi online dalam kebijakan tersebut.
Massa aksi berjumlah sekitar 500 orang, gabungan dari Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski), Asosiasi Driver Online (ADO), dan beberapa komunitas lain.
Kepala Divisi Humas PAS Indonesia Alifamansyah mengatakan, ada sejumlah hal yang mereka tuntut dari Pemprov DKI. Pertama, mengizinkan angkutan sewa khusus (taksi online) bebas beroperasi di wilayah ganjil genap.
Kedua, menolak penandaan dengan mengubah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta melibatkan organisasi tersebut untuk menaungi para pengemudi taksi online dalam tim evaluasi perluasan ganjil genap.
"Pada poinnya kami ingin memberikan akses kepada teman-teman yang khususnya bergeliat di transportasi online untuk bisa mengakses masuk dalam zona ganjil genap," kata Ali di depan Balai Kota, Senin (19/8).