Pelaksanaan OSS RBA di Balikpapan belum maksimal dari aspek kebijakan, kelembagaan, hingga layanan digital.
Masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum dapat menerapkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dengan optimal karena banyak ditemukan permasalahan di lapangan. Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), misalnya.
Peneliti KPPOD, Nathania Riris Michico Tambunan, menerangkan, implementasi sistem OSS RBA bergantung pada kesiapan daerah, terutama aspek kebijakan, kelembagaan, dan instrumen layanan digital. Dari sisi regulasi, belum ada peraturan daerah/kepala daerah (perda/perkada) penunjang di Balikpapan.
"Di Kota Balikpapan, pemerintah itu masih tahap inventarisasi masalah dan memang masih dalam tahap penyesuaian," katanya dalam webinar, Selasa (23/11). Balikpapan hanya baru memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Perwal RDTR PZ) 2021-2041.
Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan pun belum memiliki perencanaan perubahan pada struktur kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Masih tahap harmonisasi organisasi, terutama pelimpahan wewenang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
"Karena ada peralihan nanti di tahun 2022 dari DPPR ke DPU ini, akhirnya proses perizinan berusaha berbasis OSS RBA ini sangat terkendala di Kota Balikpapan,” jelasnya.