Jika dampak negatif pembangunan infrastruktur tidak diminimalisir, khawatir efeknya membuat masyarakat terbelah atau berkonflik.
Direktur Eksekutif Populi Center, Hikmat Budiman, mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi di wilayah Indonesia bagian timur membuat tradisi masyarakat di sekitar lokasi itu tercerabut.
Hikmat mengakui, pembangunan kawasan Indonesia Timur di era pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih pesat dan konkret, ketimbang di masa pemerintah sebelumnya. Namun demikian, adanya pembangunan infrastruktur tersebut menimbulkan pro dan kontra. Selain berdampak positif, ada dampak negatifnya.
Dari hasil penelitian Populi Center yang bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, mengungkapkan bahwa dampak negatif pembangunan infrastruktur membuat tradisi atau ketentuan adat masyarakat tercerabut setelah adanya pembangunan jalan. Sedangkan dampak positifnya memudahkan proses advokasi bagi kepentingan masyarakat banyak.
“Justru bagi saya, dampak positif dan negatif itu menjadi pembelajaran bagi kita, apa yang luput dari proses pembangunan selama ini,” kata Hikmat dalam sebuah diskusi buku berjudul Ke Timur Haluan Menuju: Studi Pendahuluan tentang Integrasi Sosial, Jalur Pedagangan, Adat, dan Pemuda di Kepulauan Maluku (2019), di Jakarta, Selasa (30/7).
Meski pembangunan infrastruktur lebih masif dibanding pemerintah sebelumnya, menurut Hikmat, pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur dianggap masih kurang. Terlebih, di kawasan tersebut tergambar situasi yang paradoks.