Hikmahanto juga menganjurkan diplomasi di balik pintu dalam menyelesaikan sengketa Natuna.
Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menilai, nelayan mesti hadir di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Guna memperkukuh kepemilikan Indonesia di sana.
"Jangan kita kalah dengan China. Di peta mereka, bilang sembilan garis putus. Tapi, (nelayan) mereka hadir di sana," ujarnya di Jakarta, Senin (13/1).
"Sementara kita, bilang ini ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita. Tapi, kita tidak hadir. Itu gimana?" ucapnya.
Dia menduga, keberadaan nelayan China di Laut Natuna Utara karena disubsidi pemerintahnya. Sehingga, terdorong untuk menggeliatkan usaha perikanan.
"Yang menjadi pertanyaannya, adalah nelayan-nelayan kita disubsidi enggak? Karena kalau ternyata mereka tidak diberi subsidi, pikiran mereka akan menjadi pikiran bisnis. 'Kalau saya tidak mendapat untung, ya, buat apa (melaut di Natuna),'" tuturnya.