Prabowo dilaporkan telah menerima US$20 juta atau Rp312,3 miliar dari cashback pengadaan jet Mirage dari Qatar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR diminta turun tangan menindaklanjuti dugaan suap dalam pengadaan pesawat Mirage 2000-5 yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai Prabowo perlu dimintai keterangan lantaran kasus itu disebut-sebut tengah diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa.
"Dengan adanya kabar kawan-kawan GRECO (The Group of States Against Corruption) melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, semestinya KPK turun juga dan melakukan investigasi," ucap Hussein kepada Alinea.id, di Jakarta, belum lama ini.
Merujuk laporan investigasi yang terbit di msn.com, sebuah agregator Microsoft Network, beberapa hari lalu, pemerintah Indonesia merencanakan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar. Prabowo telah menunjuk perusahaan perantara dari Ceko bernama Excalibur International untuk pengadaan pesawat usang itu.
Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar US$66 juta per unit atau total US$792 juta untuk 12 unit pesawat. Padahal, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran hanya berkisar antara US$23 juta hingga US$35 juta.
"Kami sudah ingatkan jauh-jauh hari, tepatnya setahun yang lalu, bahwa pembelian pesawat tempur ini bermasalah. Kemudian Kemhan tetap lanjut. Yang kedua, dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker," ucap Hussein.