Wiranto mengaku sudah menyampaikan idenya kepada Presiden Joko Widodo untuk memindahkan lapas-lapas ini ke lapas baru yang lebih ideal.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto mewacanakan menempatkan tahanan koruptor di pulau terluar Indonesia.
"Masalah utama sebenarnya lokasi lapas itu kebanyakan peninggalan dari zaman Belanda. Pada saat zaman Belanda terletak di pinggir kota, bukan diperkotaan. Akibat perkembangan ekonomi, lapas tersebut akhirnya berlokasi di tengah kota," jelas Wiranto, Senin (23/7) di Kantor Kemenko Perekonomian.
Itulah yang akhirnya membuat lapas cenderung kehilangan kontrol. Padahal seharusnya lapas menjadi satu lembaga memulihkan orang-orang yang melakukan tindak pindana menjadi masyarakat normal.
Wiranto mengaku sudah menyampaikan idenya kepada Presiden Joko Widodo untuk memindahkan lapas-lapas ini ke lapas baru yang lebih ideal. Yaitu, menempatkan lapas di pulau terluar bagi mereka yang terlibat narkoba, koruptor, dan terorisme. Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau, dan yang dihuni baru sekitar 11.000. Masih ada 6.000 pulau yang bisa dibangun lapas.
Pemerintah pun sudah memutuskan membangun tiga lapas lagi di lokasi nusa kambangan untuk menampung lapas yang sekarang over kapasitas. Terutama para penindak terpidana yang berhubungan dengan masalah terorisme, narkoba, dan koruptor