Padahal, menurut YLBHI, masih banyak muatan pasal di RKHUP yang kontroversial.
Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyesalkan DPR yang menyetujui Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk disahkan dalam rapat paripurna. Padahal, masih banyak muatan pasal di RKHUP yang kontroversial. Selain itu, berdasarkan temuan YLBHI, pemerintah memasukan pasal baru yang sebelumnya bukan ranah pidana.
"Terakhir kami melihat pasal yang di-share oleh pemerintah, per 30 November 2022, kami masih menemukan banyak sekali pasal-pasal yang bermasalah, pasal yang mungkin terinterpresrasi, dan bahkan pasal yang kemudian dia (pemerintah) menambahkan pidana baru, yang sebelumnya bukan tindak pidana," ujar Ketua YLBHI Muhammad Isnur di kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/12).
Menurut Isnur, pasal-pasal kontroversial ini menjadi ancaman bagi pihak yang memiliki pandangan berbeda dan kritis terhadap pemerintah. Tentu saja, menyebabkan iklim demokrasi di Indonesia semakin bergerak mundur.
"Tentu saja di tengah suasana regresi demokrasi, di tengah suasana yang kembali ke otoritarian ini, semakin berbahaya mengancam orang-orang yang berbeda, orang-orang yang kritis, mengancam orang-orang yang bergerak untuk demonstrasi," katanya.
Isnur membeberkan delik baru yang dimasukan pemerintah dalam RKUHP, yakni Pasal 412 tentang kohabitasi dan pasal perzinahan. Menurutnya, yang bahaya dari pasal ini bukan hanya ancaman dan delik aduannya tetapi sebelumnya hal itu bukan tindak pidana.