Banyak isu terkait militer yang potensial mengancam hak asasi manusia.
Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah menyayangkan calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak memasukkan perspektif HAM saat beradu gagasan di debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3) malam.
Menurut Hairansyah, kedua kedua kandidat hanya sibuk beradu gagasan terkait strategi pertahanan negara untuk melindungi bangsa Indonesia tanpa memikirkan ancaman terhadap HAM. Padahal, banyak isu terkait militer yang potensial mengancam HAM.
Ia mencontohkan polemik TNI yang berniat memperluas cakupan jabatan di institusi sipil, dan maraknya nota kesepahaman yang ditandatangani TNI dengan instansi, kementerian dan lembaga, yang substansinya di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI. Ia juga mempersoalkan pendirian divisi-divisi kostrad baru.
"Ini tidak saja berkaitan dengan faktor pertahanan dan keamanan. Akan tetapi, soal konflik agraria dan wilayah hidup seperti penggusuran, perebutan lahan, dan lain sebagainya," kata Hairansyah dalam sebuah diskusi di Media Center Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Hairansyah mengatakan, kedua capres belum mengupas pembaruan-pembaruan dalam upaya melindungi, menegakkan, dan menghormati HAM. Isu-isu spesifik terkait kebebasan beragama, konflik agraria, intoleransi, dan pengungkapan pelanggaran HAM berat pun tidak diulas.