PDIP sedang mempertaruhkan dan mempertahankan citra stampel sebagai partai pendukung penista agama.
Basuki Tjahja Purnama (BTP) pekan lalu resmi menjadi kader dari PDI Perjuangan (PDIP), kabar ini sebenarnya tidak mengejutkan. Jauh sebelum BTP akhirnya memutuskan bergabung dengan PDIP, rekannya Djarot Saiful Hidayat telah membocorkan rencana BTP bergabung dengan PDIP pascabebas dari penjara.
Bergabungnya BTP menyisahkan hal dilematis. Hal ini jika dikaitkan dengan pemilihan presiden (pilpres) khususnya bagi kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai bergabungnya BTP tidaklah semulus yang dibayangkan. Ada potensi benturan kepentingan di internal pendukung Jokowi yang masih belum sepenuhnya bisa menerima dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.
Ini terlihat dari tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jawa Timur yang telah memberi sinyal peringatan dini pada BTP untuk tidak berkampanye di daerah basisnya Ma'ruf Amin. Begitu juga dengan daerah yang sudah punya tokoh sebagai vote getter.
Kata Pangi, PDIP saat ini justru sedang mempertaruhkan atau mempertahankan citra stempel sebagai partai pendukung penista agama. Paling tidak ada tiga kerugian atau konsekuensi soal bergabungnya BTP ke PDIP sebelum pilpres dan pileg serentak.